JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan melibatkan sekitar seribu taruna Akademi Militer untuk memberikan sejumlah materi kepada puluhan ribu siswa Sekolah Rakyat guna membangun disiplin dan karakter siswa. Langkah ini disebut sebagai bentuk kolaborasi berbagai pihak dalam membangun ekosistem pendidikan yang baik.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan, setiap lima taruna akan bertanggung jawab terhadap satu Sekolah Rakyat. Mereka akan memberikan materi kedisiplinan, mulai dari memastikan asrama selalu bersih hingga merapikan pakaian di asrama. Menurut Agus, ini sudah menjadi atensi dari Presiden Prabowo Subianto.
”Setelah ada skema antara Mabes TNI dengan Kemensos dan di bawah Kemenhan, nanti rencananya di setiap Sekolah Rakyat akan ada lima taruna. Lima taruna yang akan membimbing, baik siswa maupun guru-gurunya, dalam masalah kerapian,” kata Agus dalam siaran pers, Sabtu (27/6/2026).
Agus menegaskan, peran para taruna Akmil ini akan mendukung proses habituasi siswa dari lingkungan tempat tinggalnya bersama orangtua ke dalam asrama Sekolah Rakyat. Jumlah siswa Sekolah Rakyat pun akan ditambah dari 15.000 menjadi menjadi 32.640 orang pada 2026 di 93 Sekolah Rakyat permanen yang akan beroperasi pada 2026 dan 90 Sekolah Rakyat rintisan yang sudah beroperasi sejak tahun lalu.
Adapun siswa Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah desil 1 dan desil 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu kategori miskin dan miskin ekstrem. Mereka diseleksi dan wajib mendapatkan izin orangtua untuk mengenyam pendidikan di sekolah berasrama hingga lulus.
Sejak awal, kami sudah minta sebetulnya ke TNI/Polri untuk ikut terlibat dalam proses pembinaan.
Pelibatan TNI, kata Agus, sudah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Misi besar dari peraturan ini adalah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target nol persen.
”Ini justru untuk mendisiplinkan dari habitat lama ke habitat baru di Sekolah Rakyat itu memang butuh pembinaan. Sejak awal kami sudah minta sebetulnya ke TNI/Polri untuk ikut terlibat dalam proses pembinaan itu. Jadi, kalau kemudian ke depan nanti kita melaksanakan ini, ya enggak ada masalah, itu (sesuai) inpres,” ucapnya.
Sementara itu, Komandan Jenderal Akademi TNI Letjen R Sidiharta Wisnu Graha menyampaikan, pihaknya akan mengirimkan kurang lebih 1.000 taruna tingkat 1 dan tingkat 2 untuk melaksanakan pembinaan pembentukan karakter ini di 178 titik Sekolah Rakyat.
Wisnu mengungkapkan, beberapa materi yang akan diajarkan, antara lain, cara menyetrika baju seragam, merapikan seprai, merapikan lemari pakaian, hingga cara menyemir sepatu. Hingga kini, Mabes TNI dan Kemensos masih menyiapkan rencana ini sebelum dimulai pada awal Agustus 2026 dalam kurun waktu satu minggu.
Kolaborasi antarinstansi
Di sisi lain, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan menegaskan bahwa Sekolah Rakyat memang dijalankan berkolaborasi dengan hampir semua instansi pemerintah. Selain dengan TNI, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun kurikulum dan melatih gurunya, Kementerian Pekerjaan Umum membangun fasilitas fisik, sementara pemerintah daerah menyediakan lahan.
Menurut Andy, Sekolah Rakyat, Sekolah Negeri, dan Sekolah Garuda merupakan satu kesatuan ekosistem yang dirancang untuk saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Ini sebagai wujud kehadiran negara bagi kelompok masyarakat yang selama ini terkendala akses pendidikan akibat hambatan sosial-ekonomi yang kompleks.
”Sekolah Rakyat bukan program yang berdiri sendiri. Ini adalah bentuk afirmasi negara yang terintegrasi dengan berbagai instansi terkait,” kata Andy.
Sekolah Rakyat, lanjut Andy, juga berupaya menghapus stigma orang miskin tidak bisa maju karena keterbatasan ekonomi. ”Kita yakinkan mereka bisa bersaing, mereka bisa mengubah keluarganya, mereka bisa jadi agen perubahan, dan mereka bisa berkontribusi bagi negara,” tuturnya.
Pengamat pendidikan sekaligus anggota Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI), Alpha Amirrachman, menilai pembagian peran antara Sekolah Negeri, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda merupakan strategi yang sangat ideal untuk mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Ini bisa menjadi terobosan krusial memutus rantai kemiskinan antargenerasi bagi 3,4 juta anak yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan ekstrem.
”Dengan kolaborasi antarinstansi yang semakin solid dalam penyelarasan kurikulum dan standardisasi mutu, kita sedang membangun fondasi SDM yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan memiliki keterampilan relevan seperti literasi AI dan data science,” kata Alpha.
Pemerintah optimistis melalui kolaborasi lintas sektoral ini, Indonesia dapat mempercepat transformasi pendidikan menuju Generasi Emas 2045. Kehadiran berbagai jalur pendidikan tersebut dipastikan tidak akan mengurangi prioritas pemerintah dalam revitalisasi sekolah negeri secara massal, melainkan justru memperluas jangkauan layanan pendidikan agar tidak ada lagi anak bangsa yang tertinggal.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan melibatkan sekitar seribu taruna Akademi Militer untuk memberikan sejumlah materi kepada puluhan ribu siswa Sekolah Rakyat guna membangun disiplin dan karakter siswa. Langkah ini disebut sebagai bentuk kolaborasi berbagai pihak dalam membangun ekosistem pendidikan yang baik.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan, setiap lima taruna akan bertanggung jawab terhadap satu Sekolah Rakyat. Mereka akan memberikan materi kedisiplinan, mulai dari memastikan asrama selalu bersih hingga merapikan pakaian di asrama. Menurut Agus, ini sudah menjadi atensi dari Presiden Prabowo Subianto.
”Setelah ada skema antara Mabes TNI dengan Kemensos dan di bawah Kemenhan, nanti rencananya di setiap Sekolah Rakyat akan ada lima taruna. Lima taruna yang akan membimbing, baik siswa maupun guru-gurunya, dalam masalah kerapian,” kata Agus dalam siaran pers, Sabtu (27/6/2026).
Agus menegaskan, peran para taruna Akmil ini akan mendukung proses habituasi siswa dari lingkungan tempat tinggalnya bersama orangtua ke dalam asrama Sekolah Rakyat. Jumlah siswa Sekolah Rakyat pun akan ditambah dari 15.000 menjadi menjadi 32.640 orang pada 2026 di 93 Sekolah Rakyat permanen yang akan beroperasi pada 2026 dan 90 Sekolah Rakyat rintisan yang sudah beroperasi sejak tahun lalu.
Adapun siswa Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah desil 1 dan desil 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu kategori miskin dan miskin ekstrem. Mereka diseleksi dan wajib mendapatkan izin orangtua untuk mengenyam pendidikan di sekolah berasrama hingga lulus.
Sejak awal, kami sudah minta sebetulnya ke TNI/Polri untuk ikut terlibat dalam proses pembinaan.
Pelibatan TNI, kata Agus, sudah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Misi besar dari peraturan ini adalah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target nol persen.
”Ini justru untuk mendisiplinkan dari habitat lama ke habitat baru di Sekolah Rakyat itu memang butuh pembinaan. Sejak awal kami sudah minta sebetulnya ke TNI/Polri untuk ikut terlibat dalam proses pembinaan itu. Jadi, kalau kemudian ke depan nanti kita melaksanakan ini, ya enggak ada masalah, itu (sesuai) inpres,” ucapnya.
Sementara itu, Komandan Jenderal Akademi TNI Letjen R Sidiharta Wisnu Graha menyampaikan, pihaknya akan mengirimkan kurang lebih 1.000 taruna tingkat 1 dan tingkat 2 untuk melaksanakan pembinaan pembentukan karakter ini di 178 titik Sekolah Rakyat.
Wisnu mengungkapkan, beberapa materi yang akan diajarkan, antara lain, cara menyetrika baju seragam, merapikan seprai, merapikan lemari pakaian, hingga cara menyemir sepatu. Hingga kini, Mabes TNI dan Kemensos masih menyiapkan rencana ini sebelum dimulai pada awal Agustus 2026 dalam kurun waktu satu minggu.
Kolaborasi antarinstansi
Di sisi lain, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan menegaskan bahwa Sekolah Rakyat memang dijalankan berkolaborasi dengan hampir semua instansi pemerintah. Selain dengan TNI, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun kurikulum dan melatih gurunya, Kementerian Pekerjaan Umum membangun fasilitas fisik, sementara pemerintah daerah menyediakan lahan.
Baca JugaSekolah Rakyat dan Jalan Panjang Memutus Rantai Kemiskinan
Menurut Andy, Sekolah Rakyat, Sekolah Negeri, dan Sekolah Garuda merupakan satu kesatuan ekosistem yang dirancang untuk saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Ini sebagai wujud kehadiran negara bagi kelompok masyarakat yang selama ini terkendala akses pendidikan akibat hambatan sosial-ekonomi yang kompleks.
”Sekolah Rakyat bukan program yang berdiri sendiri. Ini adalah bentuk afirmasi negara yang terintegrasi dengan berbagai instansi terkait,” kata Andy.
Sekolah Rakyat, lanjut Andy, juga berupaya menghapus stigma orang miskin tidak bisa maju karena keterbatasan ekonomi. ”Kita yakinkan mereka bisa bersaing, mereka bisa mengubah keluarganya, mereka bisa jadi agen perubahan, dan mereka bisa berkontribusi bagi negara,” tuturnya.
Pengamat pendidikan sekaligus anggota Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI), Alpha Amirrachman, menilai pembagian peran antara Sekolah Negeri, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda merupakan strategi yang sangat ideal untuk mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Ini bisa menjadi terobosan krusial memutus rantai kemiskinan antargenerasi bagi 3,4 juta anak yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan ekstrem.
”Dengan kolaborasi antarinstansi yang semakin solid dalam penyelarasan kurikulum dan standardisasi mutu, kita sedang membangun fondasi SDM yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan memiliki keterampilan relevan seperti literasi AI dan data science,” kata Alpha.
Baca JugaSekolah Rakyat Butuh 8.500 Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun Ini
Pemerintah optimistis melalui kolaborasi lintas sektoral ini, Indonesia dapat mempercepat transformasi pendidikan menuju Generasi Emas 2045. Kehadiran berbagai jalur pendidikan tersebut dipastikan tidak akan mengurangi prioritas pemerintah dalam revitalisasi sekolah negeri secara massal, melainkan justru memperluas jangkauan layanan pendidikan agar tidak ada lagi anak bangsa yang tertinggal.
