Bagaimana sebenarnya hubungan antara pengetahuan dan pendidikan di negeri tercinta ini?
Pertama, maafkan saya jika ini terdengar pahit. Dalam konsep pengetahuan kita saat ini, yang penting bukanlah ”isi”, melainkan tanda sosial yang melekat. Dahulu, masih bisa diduga ada kaitan jelas antara gelar Drs dan kenyataan konkret pengetahuan yang—maaf—masih beraroma Belanda. Namun, mulai tahun 1980-an, doktorandus semakin sering menjadi ”dokter-andus”. Kepintaran para ”dokter” itu menguap menjadi asap-andus selaras dengan membeludaknya pemegang gelar tersebut.
Asap itu benar-benar keluar dari kening para mahasiswa yang lulus karena ”panasnya” toga yang wajib dipakai saat wisuda. Asap juga keluar dari kening orangtua yang harus membiayai penyewaan toga, acara, foto, hingga ”dana sosial” dosen terkait. Pokoknya, tampilan sosial pengetahuan jauh lebih penting daripada konten pengetahuan yang diraih. Itu normal, bukan? Karena gelar adalah pintu akses ke pekerjaan yang berkostum resmi. Maka, tak mengherankan apabila muncul bermacam-macam orang pintar—sering kali tanpa gelar—yang menawarkan skripsi siap jadi bagi calon yang haus sukses tanpa mau belajar.
Namun, ini baru awal. Apabila doktorandus sudah lama menguap, kini giliran para master dan bahkan doktor yang ijazahnya kian tebal. Seperti teman saya, sebut saja Robi. Setiap tiga-empat tahun saya menemuinya. Pertama, dia berucap penuh minat, ”Pak Jean, saya sudah sarjana dari universitas X, tapi saya mau jadi master… bantulah saya, Pak!”. Tiga tahun kemudian, saya bertanya polos, ”Bagaimana Robi, sudah jadi master?” Dia menatap saya sejenak, bingung, sebelum berkata bangga: ”Oh, Pak Jean, kini saya sudah doktor!” Wah. Tidak mengherankan apabila kini pidatonya selalu bernada kebenaran. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya dampak ”kebenaran” itu.
Lucunya, saya sendiri terjebak dalam demam gelar ini. Saya kerap dipanggil ”profesor”. Itulah biaya yang harus saya bayar sebagai orang ”terhormat”. Catatan saya: saya bukan profesor bodong, hanya profesor semu. Memang ada enaknya diakui sebagai elite intelektual. Namun, kadang-kadang saya capek. Tak cukup jadi bule, apa pun yang keluar dari mulut saya dianggap benar. Meskipun, di ruang studi sosial di UGM atau UI, pasti ada satu-dua akademisi tulen yang siap memanggil saya ”rasis sistemik” atas nama teori ”interseksionalitas” pinjaman Amerika yang sedang ngetren. Saya merinding.
Sampai sekarang, saya masih relatif aman. Gara-gara saya orang Perancis, saya sering diminta input tentang Foucault, Bourdieu, atau Derrida. Bagi siapa pun yang ingin menyelesaikan disertasi di Indonesia, nama-nama besar ”French Theory” ini berfungsi sebagai ”mantra”. Jangan-jangan AI sendiri sudah terlibat. Opus magnum mereka tidak perlu dibaca; yang penting dikutip. Cukup dikutip dengan halamannya, idealnya dalam bahasa perantara, yaitu Inggris. Mantra kutipan itu, jika beruntung, bisa cukup untuk membuka pintu gelar dengan cum laude dan toga yang lebih necis lagi.
Mari kita kaji sejenak: Foucault menciptakan konsep ”episteme” untuk menjelaskan iklim pengetahuan zaman, tetapi dampak historis pengaruhnya dapat dipertanyakan. Dia membongkar kehadiran kuasa (pouvoir) di dalam setiap pori kehidupan sosial. Kuasa itu ditelusuri di mana-mana demi perluasan ”kebebasan” terhadap ”opresi” yang katanya inheren pada semua sistem sosial. Hasilnya? Serangan ideologis: kuasa harus direduksi, bahkan dihapus. Foucault dilengkapi oleh Derrida—yang notabene gagal ujian SMA—ketika membongkar ilusi ”narasi besar” (alur kultural Barat). Cerdas, tetapi dampak kedua teori itu dahsyat: otoritas lenyap dari sistem kelembagaan negara. Tanpa rujukan narasi besar, budaya menjadi molor.
Pengaruh Bourdieu lebih parah lagi. Teorinya menelanjangi mekanisme reproduksi status sosial inegaliter melalui sistem pendidikan. Atas nama ”egalite”, guru-guru terbaik dikirim ke sekolah di daerah minus. Hasilnya parah: meritokrasi anjlok, dan Perancis jatuh drastis di peringkat PISA. Maka, waspadalah jika teori disulap menjadi ideologi. Apalagi pinjaman luar negeri.
Ujung-ujungnya, apa penyebab krisis pengetahuan di Indonesia? Multikompleks, tentunya. Hemat saya, salah satu penyebab pokok adalah rendahnya semangat membaca. Kondisi yang tidak terbantu oleh sistem ujian multiple-choice. Seolah-olah kecerdasan berlandasan refleks tanya jawab layaknya mesin.
Sebagai penutup izinkan saya bertanya dan langsung menjawab. Kenapa di antara intelektual yang saya kenal dan kagumi, separuh lebih tidak bergelar apa… lalu kenapa? Jangan-jangan, karena sejak dini, sejak SD, mereka terbiasa mempertanyakannya.
Bagaimana sebenarnya hubungan antara pengetahuan dan pendidikan di negeri tercinta ini?
Pertama, maafkan saya jika ini terdengar pahit. Dalam konsep pengetahuan kita saat ini, yang penting bukanlah ”isi”, melainkan tanda sosial yang melekat. Dahulu, masih bisa diduga ada kaitan jelas antara gelar Drs dan kenyataan konkret pengetahuan yang—maaf—masih beraroma Belanda. Namun, mulai tahun 1980-an, doktorandus semakin sering menjadi ”dokter-andus”. Kepintaran para ”dokter” itu menguap menjadi asap-andus selaras dengan membeludaknya pemegang gelar tersebut.
Asap itu benar-benar keluar dari kening para mahasiswa yang lulus karena ”panasnya” toga yang wajib dipakai saat wisuda. Asap juga keluar dari kening orangtua yang harus membiayai penyewaan toga, acara, foto, hingga ”dana sosial” dosen terkait. Pokoknya, tampilan sosial pengetahuan jauh lebih penting daripada konten pengetahuan yang diraih. Itu normal, bukan? Karena gelar adalah pintu akses ke pekerjaan yang berkostum resmi. Maka, tak mengherankan apabila muncul bermacam-macam orang pintar—sering kali tanpa gelar—yang menawarkan skripsi siap jadi bagi calon yang haus sukses tanpa mau belajar.
Namun, ini baru awal. Apabila doktorandus sudah lama menguap, kini giliran para master dan bahkan doktor yang ijazahnya kian tebal. Seperti teman saya, sebut saja Robi. Setiap tiga-empat tahun saya menemuinya. Pertama, dia berucap penuh minat, ”Pak Jean, saya sudah sarjana dari universitas X, tapi saya mau jadi master… bantulah saya, Pak!”. Tiga tahun kemudian, saya bertanya polos, ”Bagaimana Robi, sudah jadi master?” Dia menatap saya sejenak, bingung, sebelum berkata bangga: ”Oh, Pak Jean, kini saya sudah doktor!” Wah. Tidak mengherankan apabila kini pidatonya selalu bernada kebenaran. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya dampak ”kebenaran” itu.
Baca JugaDari ”Dealing” ke ”Making”: Tantangan Industrialisasi Indonesia
Lucunya, saya sendiri terjebak dalam demam gelar ini. Saya kerap dipanggil ”profesor”. Itulah biaya yang harus saya bayar sebagai orang ”terhormat”. Catatan saya: saya bukan profesor bodong, hanya profesor semu. Memang ada enaknya diakui sebagai elite intelektual. Namun, kadang-kadang saya capek. Tak cukup jadi bule, apa pun yang keluar dari mulut saya dianggap benar. Meskipun, di ruang studi sosial di UGM atau UI, pasti ada satu-dua akademisi tulen yang siap memanggil saya ”rasis sistemik” atas nama teori ”interseksionalitas” pinjaman Amerika yang sedang ngetren. Saya merinding.
Sampai sekarang, saya masih relatif aman. Gara-gara saya orang Perancis, saya sering diminta input tentang Foucault, Bourdieu, atau Derrida. Bagi siapa pun yang ingin menyelesaikan disertasi di Indonesia, nama-nama besar ”French Theory” ini berfungsi sebagai ”mantra”. Jangan-jangan AI sendiri sudah terlibat. Opus magnum mereka tidak perlu dibaca; yang penting dikutip. Cukup dikutip dengan halamannya, idealnya dalam bahasa perantara, yaitu Inggris. Mantra kutipan itu, jika beruntung, bisa cukup untuk membuka pintu gelar dengan cum laude dan toga yang lebih necis lagi.
Mari kita kaji sejenak: Foucault menciptakan konsep ”episteme” untuk menjelaskan iklim pengetahuan zaman, tetapi dampak historis pengaruhnya dapat dipertanyakan. Dia membongkar kehadiran kuasa (pouvoir) di dalam setiap pori kehidupan sosial. Kuasa itu ditelusuri di mana-mana demi perluasan ”kebebasan” terhadap ”opresi” yang katanya inheren pada semua sistem sosial. Hasilnya? Serangan ideologis: kuasa harus direduksi, bahkan dihapus. Foucault dilengkapi oleh Derrida—yang notabene gagal ujian SMA—ketika membongkar ilusi ”narasi besar” (alur kultural Barat). Cerdas, tetapi dampak kedua teori itu dahsyat: otoritas lenyap dari sistem kelembagaan negara. Tanpa rujukan narasi besar, budaya menjadi molor.
Baca JugaSindrom Fukuyama
Pengaruh Bourdieu lebih parah lagi. Teorinya menelanjangi mekanisme reproduksi status sosial inegaliter melalui sistem pendidikan. Atas nama ”egalite”, guru-guru terbaik dikirim ke sekolah di daerah minus. Hasilnya parah: meritokrasi anjlok, dan Perancis jatuh drastis di peringkat PISA. Maka, waspadalah jika teori disulap menjadi ideologi. Apalagi pinjaman luar negeri.
Ujung-ujungnya, apa penyebab krisis pengetahuan di Indonesia? Multikompleks, tentunya. Hemat saya, salah satu penyebab pokok adalah rendahnya semangat membaca. Kondisi yang tidak terbantu oleh sistem ujian multiple-choice. Seolah-olah kecerdasan berlandasan refleks tanya jawab layaknya mesin.
Sebagai penutup izinkan saya bertanya dan langsung menjawab. Kenapa di antara intelektual yang saya kenal dan kagumi, separuh lebih tidak bergelar apa… lalu kenapa? Jangan-jangan, karena sejak dini, sejak SD, mereka terbiasa mempertanyakannya.
