JAKARTA, KOMPAS — Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan fakta ini dari olahan data siswa miskin dan kurang gizi dengan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ada 134 kabupaten/kota yang rata-rata melayani 3,4 kali lipat dibandingkan dengan target prioritas siswa miskin dan kurang gizi.
Layanan ini mencerminkan ketidakefisienan program yang seharusnya tepat sasaran, sementara ada 203 kabupaten/kota yang layanan MBG-nya kurang dari target.
Sebanyak 10 dari 134 kabupaten/kota mencatat kelebihan layanan MBG hingga lebih dari 50.000 anak. Sepuluh besar wilayah itu antara lain Kabupaten Sleman dan Bantul, DI Yogyakarta; Kebumen, Jawa Tengah; Nganjuk, Jawa Timur; serta Wajo, Sulawesi Selatan.
Kabupaten Sleman menjadi salah satu dari 10 wilayah tersebut. Siswa miskin yang kurang gizi di wilayah itu sebanyak 9.696 anak. Namun, penerima MBG mencapai 153.250 anak. Artinya, penerima manfaat MBG di Sleman hampir 16 kali lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang patut menjadi prioritas.
Kota Jayapura, Papua, juga menunjukkan pola serupa. Jumlah siswa miskin dan kurang gizi sebanyak 1.034 anak, sedangkan penerimanya menyentuh angka 84.652 anak.
Di sisi lain, ada wilayah lain dengan angka penerima MBG di bawah target prioritas. Padahal, mereka lebih membutuhkan daripada siswa yang tak miskin serta tak kurang gizi yang ternyata menjadi penerima MBG.
Salah satu wilayah dengan kondisi tersebut ialah Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Di sana, jumlah siswa miskin dan kurang gizi mencapai 8.545 anak. Namun, penerima MBG hanya 390 anak.
Ironi yang sama terjadi di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Dari 6.883 siswa miskin dan kurang gizi di kabupaten tersebut, hanya 7,4 persen atau setara 508 siswa yang menerima MBG.
Berdasarkan target prioritas Badan Gizi Nasional, penerima MBG ialah siswa kurang gizi dan miskin. Status kurang gizi merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk Masyarakat Indonesia. Siswa miskin dengan pengeluaran per kapita kurang dari Rp 505.469 per bulan, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024. Adapun angka jumlah siswa penerima MBG diambil dari laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pada awal 2025 atau saat peluncuran program, Kompas menghitung, MBG dapat difokuskan pada 11,3 juta penerima yang tergolong miskin. Secara rinci, penerima tersebut terdiri dari siswa SD hingga SMA sederajat yang konsumsi kalorinya kurang dari AKG (5,5 juta orang), anak balita (3,8 juta orang), ibu menyusui (1,9 juta orang), serta ibu hamil (168.513 orang).
Meskipun mendapatkan MBG, Dyah (35), warga Depok, Jawa Barat, mengatakan, anaknya tidak mengambil jatah ompreng karena masakan rumah lebih bergizi. ”Saat hari pertama puasa tahun ini, anak saya hanya mendapatkan dua biji tahu goreng dan gabin untuk berbuka. Di rumah, saya masak nasi dan sup iga,” tuturnya, Selasa (9/6/2026).
Dia berpendapat, taman kanak-kanak tempat anaknya sekolah berisi murid-murid dari keluarga menengah. Dia mengilustrasikan, setiap bulan ada perayaan ulang tahun. Sejumlah anak memakai tas berjenama Smiggle yang harganya bisa Rp 500.000 per tas.
Belum mengurangi
Program MBG belum sepenuhnya mengurangi beban pengeluaran keluarga. Hal ini tergambar dari hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios), akhir 2025, mengenai persepsi masyarakat terhadap MBG dalam mengurangi beban pengeluaran makan keluarga. Dari total 1.721 responden, sebanyak 55,8 persen menyebut MBG cukup membantu dan sangat membantu mengurangi beban pengeluaran makan keluarga. Sisanya, 44,2 persen, menjawab tidak terlalu membantu dan tak membantu sama sekali.
Contohnya Ardi (32), wali murid untuk adiknya yang bersekolah di Jakarta, merasa MBG justru meringankan pengeluaran untuk uang jajan. ”Uang jajan adik saya sekitar Rp 90.000 per minggu. Karena ada MBG, dia tidak mengeluarkan uang untuk makan siang,” ujarnya.
Sebaliknya, sebanyak 64,6 responden dalam survei Celios harus memberikan uang tambahan untuk membeli makanan pengganti karena anak tidak suka makanan MBG. Kondisi ini dialami Karolin (42), asisten rumah tangga di Tangerang Selatan, Banten. Hampir setiap hari, dua anaknya yang berusia SD membawa pulang makanan MBG yang tidak habis dimakan ke sekolah. Alasannya, rasa makanan yang tidak enak dan basi.
”Buncis, wortel, atau kacang panjang dipotong memanjang seperti batang korek api, kayaknya cuma direbus saja, tidak ada rasa. Kadang tahu coklatnya juga sudah basi. Jadi, anak-anak enggak pernah doyan dan selalu dibawa pulang ke rumah. Kalau tidak basi, saya masak lagi. Kalau basi, saya buang,” ujar ibu tiga anak ini, Sabtu (6/6/2026).
Hal itu menyebabkan Karolin tetap memberikan anak-anak uang jajan dan membelikan jajan tambahan setelah mereka pulang ke rumah. ”Pengeluaran belanja saya tiap hari tetap Rp 30.000 atau Rp 50.000 kalau saya beli ayam. Anak-anak juga masih minta uang jajan per anak Rp 5.000. Sampai di rumah juga masih jajan lagi Rp 2.000,” keluh ibu tiga anak ini.
Pengeluaran Karolin dan suami setiap bulan masih tetap Rp 3,8 jutaan dan tidak berkurang meski ada program MBG. Pengeluaran itu untuk membeli makanan, membayar cicilan sepeda motor, kontrak rumah, listrik, dan biaya pendidikan. Sementara penghasilan Karolin sebagai asisten rumah tangga hanya Rp 2 juta per bulan dan suaminya sebagai pengemudi ojek daring sekitar Rp 1,5 juta per bulan.
Karolin berharap program MBG ke depan tidak berupa makanan jadi, tetapi sembako yang dibagikan seminggu sekali kepada tiap anak sehingga bisa mengurangi belanja harian.
Anak-anak enggak pernah doyan dan selalu dibawa pulang ke rumah. Kalau tidak basi, saya masak lagi. Kalau basi, saya buang.
Pembenahan program
Seusai pelantikan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan, fokus kerja BGN saat ini mengefisienkan anggaran. Caranya, dengan menghentikan sementara satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG, yang diikuti dengan pemetaan ulang kebutuhan SPPG di tiap daerah (Kompas, 8/6/2026).
Olahan Kompas dari data di laman resmi BGN per Jumat (29/5/2026), ada 29.843 SPPG operasional yang terdaftar. Dari angka itu, sebanyak 94 persen merupakan milik mitra. Sisanya SPPG milik Polri, TNI, dan pondok pesantren.
Sebaran SPPG sudah menjangkau 502 kabupaten/kota di 38 provinsi. Namun, sebarannya masih terpusat di Jawa. Paling banyak ada di Jawa Barat dengan 6.733 lokasi, Jawa Tengah (4.568), Jawa Timur (4.282), Sumatera Utara (1.570), dan Banten (1.390).
BGN juga akan melakukan pengalihan fokus penerima manfaat MBG. Sekolah kalangan kelas atas, misalnya, akan dipertimbangkan untuk tidak menerima MBG.
Hingga pertengahan 2026, dari data BGN, penerima MBG mencapai 61,96 juta orang. Angka ini terdiri dari 48,98 juta siswa PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta 12,98 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Mengontrol kualitas makanan
BGN tahun ini, menurut Nanik, tidak lagi mengejar kuantitas jumlah penerima. Karena itu, BGN akan mengontrol kualitas makanan yang diproduksi di setiap SPPG. Setiap dapur akan diperiksa apakah operasionalisasinya sudah sesuai petunjuk teknis (Kompas, 8/6/2026).
Dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG disebutkan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi SPPG, antara lain penentuan lokasi, penerima manfaat, pendistribusian, alokasi anggaran, perencanaan menu, dan standar gizi.
BGN telah menghentikan sementara operasionalisasi 4.581 SPPG selama hampir 1,5 tahun MBG berjalan. Merujuk siaran pers BGN Mei lalu, hal itu dilakukan sebagai proses evaluasi dan pengetatan standar operasional. Dari angka itu, sebanyak 3.429 SPPG telah menyelesaikan perbaikan dan kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik. Sementara 1.152 SPPG lainnya masih dalam proses pembenahan.
Banyaknya SPPG ”nakal” berimbas pada operasionalisasi SPPG lain yang ketat menjalankan juknis BGN. Hal itu menjadi keresahan Bagus (bukan nama sebenarnya), pengelola SPPG di Tangerang Selatan, Banten. Bagus mendukung pembenahan SPPG, tetapi dipastikan SPPG yang operasionalisasinya sesuai juknis tetap berjalan.
”Saya setuju pembenahan, khususnya dapur yang tidak sesuai juknis BGN diberi waktu untuk perbaikan. Banyak investor yang sudah berinvestasi besar membangun dapur sesuai standar BGN, tetapi nasibnya terkena imbas dari persoalan dapur seadanya tanpa mengikuti standar BGN,” ujar Bagus yang sudah setahun mengoperasikan SPPG.
Saat ini, SPPG Bagus melayani enam sekolah serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita dengan penerima manfaat sekitar 3.000 orang. Selama beroperasi, Bagus memastikan fasilitas di SPPG dalam mendukung keamanan pangan adalah ”harga mati” alias tidak bisa ditawar. Contohnya, persyaratan kebutuhan ruangan dan perlengkapan, serta instalasi pengolahan air limbah yang juga harus sesuai dengan standar BGN.
JAKARTA, KOMPAS — Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan fakta ini dari olahan data siswa miskin dan kurang gizi dengan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ada 134 kabupaten/kota yang rata-rata melayani 3,4 kali lipat dibandingkan dengan target prioritas siswa miskin dan kurang gizi.
Layanan ini mencerminkan ketidakefisienan program yang seharusnya tepat sasaran, sementara ada 203 kabupaten/kota yang layanan MBG-nya kurang dari target.
Sebanyak 10 dari 134 kabupaten/kota mencatat kelebihan layanan MBG hingga lebih dari 50.000 anak. Sepuluh besar wilayah itu antara lain Kabupaten Sleman dan Bantul, DI Yogyakarta; Kebumen, Jawa Tengah; Nganjuk, Jawa Timur; serta Wajo, Sulawesi Selatan.
Kabupaten Sleman menjadi salah satu dari 10 wilayah tersebut. Siswa miskin yang kurang gizi di wilayah itu sebanyak 9.696 anak. Namun, penerima MBG mencapai 153.250 anak. Artinya, penerima manfaat MBG di Sleman hampir 16 kali lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang patut menjadi prioritas.
Kota Jayapura, Papua, juga menunjukkan pola serupa. Jumlah siswa miskin dan kurang gizi sebanyak 1.034 anak, sedangkan penerimanya menyentuh angka 84.652 anak.
Di sisi lain, ada wilayah lain dengan angka penerima MBG di bawah target prioritas. Padahal, mereka lebih membutuhkan daripada siswa yang tak miskin serta tak kurang gizi yang ternyata menjadi penerima MBG.
Salah satu wilayah dengan kondisi tersebut ialah Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Di sana, jumlah siswa miskin dan kurang gizi mencapai 8.545 anak. Namun, penerima MBG hanya 390 anak.
Ironi yang sama terjadi di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Dari 6.883 siswa miskin dan kurang gizi di kabupaten tersebut, hanya 7,4 persen atau setara 508 siswa yang menerima MBG.
Berdasarkan target prioritas Badan Gizi Nasional, penerima MBG ialah siswa kurang gizi dan miskin. Status kurang gizi merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk Masyarakat Indonesia. Siswa miskin dengan pengeluaran per kapita kurang dari Rp 505.469 per bulan, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024. Adapun angka jumlah siswa penerima MBG diambil dari laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pada awal 2025 atau saat peluncuran program, Kompas menghitung, MBG dapat difokuskan pada 11,3 juta penerima yang tergolong miskin. Secara rinci, penerima tersebut terdiri dari siswa SD hingga SMA sederajat yang konsumsi kalorinya kurang dari AKG (5,5 juta orang), anak balita (3,8 juta orang), ibu menyusui (1,9 juta orang), serta ibu hamil (168.513 orang).
Meskipun mendapatkan MBG, Dyah (35), warga Depok, Jawa Barat, mengatakan, anaknya tidak mengambil jatah ompreng karena masakan rumah lebih bergizi. ”Saat hari pertama puasa tahun ini, anak saya hanya mendapatkan dua biji tahu goreng dan gabin untuk berbuka. Di rumah, saya masak nasi dan sup iga,” tuturnya, Selasa (9/6/2026).
Dia berpendapat, taman kanak-kanak tempat anaknya sekolah berisi murid-murid dari keluarga menengah. Dia mengilustrasikan, setiap bulan ada perayaan ulang tahun. Sejumlah anak memakai tas berjenama Smiggle yang harganya bisa Rp 500.000 per tas.
Baca JugaPrioritaskan Makan Bergizi Gratis ke 11,3 Juta Warga Miskin (5)
Belum mengurangi
Program MBG belum sepenuhnya mengurangi beban pengeluaran keluarga. Hal ini tergambar dari hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios), akhir 2025, mengenai persepsi masyarakat terhadap MBG dalam mengurangi beban pengeluaran makan keluarga. Dari total 1.721 responden, sebanyak 55,8 persen menyebut MBG cukup membantu dan sangat membantu mengurangi beban pengeluaran makan keluarga. Sisanya, 44,2 persen, menjawab tidak terlalu membantu dan tak membantu sama sekali.
Contohnya Ardi (32), wali murid untuk adiknya yang bersekolah di Jakarta, merasa MBG justru meringankan pengeluaran untuk uang jajan. ”Uang jajan adik saya sekitar Rp 90.000 per minggu. Karena ada MBG, dia tidak mengeluarkan uang untuk makan siang,” ujarnya.
Sebaliknya, sebanyak 64,6 responden dalam survei Celios harus memberikan uang tambahan untuk membeli makanan pengganti karena anak tidak suka makanan MBG. Kondisi ini dialami Karolin (42), asisten rumah tangga di Tangerang Selatan, Banten. Hampir setiap hari, dua anaknya yang berusia SD membawa pulang makanan MBG yang tidak habis dimakan ke sekolah. Alasannya, rasa makanan yang tidak enak dan basi.
”Buncis, wortel, atau kacang panjang dipotong memanjang seperti batang korek api, kayaknya cuma direbus saja, tidak ada rasa. Kadang tahu coklatnya juga sudah basi. Jadi, anak-anak enggak pernah doyan dan selalu dibawa pulang ke rumah. Kalau tidak basi, saya masak lagi. Kalau basi, saya buang,” ujar ibu tiga anak ini, Sabtu (6/6/2026).
Baca JugaJika Tepat Sasaran, Dana Makan Bergizi Gratis Bisa Dihemat Rp 1,26 Triliun (7)
Hal itu menyebabkan Karolin tetap memberikan anak-anak uang jajan dan membelikan jajan tambahan setelah mereka pulang ke rumah. ”Pengeluaran belanja saya tiap hari tetap Rp 30.000 atau Rp 50.000 kalau saya beli ayam. Anak-anak juga masih minta uang jajan per anak Rp 5.000. Sampai di rumah juga masih jajan lagi Rp 2.000,” keluh ibu tiga anak ini.
Pengeluaran Karolin dan suami setiap bulan masih tetap Rp 3,8 jutaan dan tidak berkurang meski ada program MBG. Pengeluaran itu untuk membeli makanan, membayar cicilan sepeda motor, kontrak rumah, listrik, dan biaya pendidikan. Sementara penghasilan Karolin sebagai asisten rumah tangga hanya Rp 2 juta per bulan dan suaminya sebagai pengemudi ojek daring sekitar Rp 1,5 juta per bulan.
Karolin berharap program MBG ke depan tidak berupa makanan jadi, tetapi sembako yang dibagikan seminggu sekali kepada tiap anak sehingga bisa mengurangi belanja harian.
Anak-anak enggak pernah doyan dan selalu dibawa pulang ke rumah. Kalau tidak basi, saya masak lagi. Kalau basi, saya buang.
Pembenahan program
Seusai pelantikan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan, fokus kerja BGN saat ini mengefisienkan anggaran. Caranya, dengan menghentikan sementara satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG, yang diikuti dengan pemetaan ulang kebutuhan SPPG di tiap daerah (Kompas, 8/6/2026).
Olahan Kompas dari data di laman resmi BGN per Jumat (29/5/2026), ada 29.843 SPPG operasional yang terdaftar. Dari angka itu, sebanyak 94 persen merupakan milik mitra. Sisanya SPPG milik Polri, TNI, dan pondok pesantren.
Sebaran SPPG sudah menjangkau 502 kabupaten/kota di 38 provinsi. Namun, sebarannya masih terpusat di Jawa. Paling banyak ada di Jawa Barat dengan 6.733 lokasi, Jawa Tengah (4.568), Jawa Timur (4.282), Sumatera Utara (1.570), dan Banten (1.390).
BGN juga akan melakukan pengalihan fokus penerima manfaat MBG. Sekolah kalangan kelas atas, misalnya, akan dipertimbangkan untuk tidak menerima MBG.
Hingga pertengahan 2026, dari data BGN, penerima MBG mencapai 61,96 juta orang. Angka ini terdiri dari 48,98 juta siswa PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta 12,98 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Baca Juga”Surat Cinta” dari Sebuah Wadah Makan Bergizi Gratis (9)
Mengontrol kualitas makanan
BGN tahun ini, menurut Nanik, tidak lagi mengejar kuantitas jumlah penerima. Karena itu, BGN akan mengontrol kualitas makanan yang diproduksi di setiap SPPG. Setiap dapur akan diperiksa apakah operasionalisasinya sudah sesuai petunjuk teknis (Kompas, 8/6/2026).
Dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG disebutkan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi SPPG, antara lain penentuan lokasi, penerima manfaat, pendistribusian, alokasi anggaran, perencanaan menu, dan standar gizi.
BGN telah menghentikan sementara operasionalisasi 4.581 SPPG selama hampir 1,5 tahun MBG berjalan. Merujuk siaran pers BGN Mei lalu, hal itu dilakukan sebagai proses evaluasi dan pengetatan standar operasional. Dari angka itu, sebanyak 3.429 SPPG telah menyelesaikan perbaikan dan kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik. Sementara 1.152 SPPG lainnya masih dalam proses pembenahan.
Banyaknya SPPG ”nakal” berimbas pada operasionalisasi SPPG lain yang ketat menjalankan juknis BGN. Hal itu menjadi keresahan Bagus (bukan nama sebenarnya), pengelola SPPG di Tangerang Selatan, Banten. Bagus mendukung pembenahan SPPG, tetapi dipastikan SPPG yang operasionalisasinya sesuai juknis tetap berjalan.
”Saya setuju pembenahan, khususnya dapur yang tidak sesuai juknis BGN diberi waktu untuk perbaikan. Banyak investor yang sudah berinvestasi besar membangun dapur sesuai standar BGN, tetapi nasibnya terkena imbas dari persoalan dapur seadanya tanpa mengikuti standar BGN,” ujar Bagus yang sudah setahun mengoperasikan SPPG.
Saat ini, SPPG Bagus melayani enam sekolah serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita dengan penerima manfaat sekitar 3.000 orang. Selama beroperasi, Bagus memastikan fasilitas di SPPG dalam mendukung keamanan pangan adalah ”harga mati” alias tidak bisa ditawar. Contohnya, persyaratan kebutuhan ruangan dan perlengkapan, serta instalasi pengolahan air limbah yang juga harus sesuai dengan standar BGN.
