Lima belas tahun lalu Hamzah Mesi datang ke Makassar membawa satu mimpi sederhana, hidup sejahtera di perantauan. Kini, di usia 38 tahun, pengemudi bentor itu masih mengontrak kamar sempit dan menghitung setiap rupiah hanya untuk sekadar membeli beras.
”Mau bagaimana lagi. Jalani saja. Hidup makin susah. Pendapatan makin berkurang, harga-harga makin naik. Tahun ini saya tidak lagi terdaftar sebagai penerima bansos. Anak saya juga sudah tidak dapat bantuan sekolah,” katanya, Jumat (5/6/2026).
Hamzah adalah pengemudi bentor (becak motor) yang sehari-hari mangkal di kawasan Jalan Pelita Raya, Makassar. Asalnya dari Kabupaten Jeneponto.
Dia hanya menamatkan pendidikan SD, saat teman-temannya melanjutkan ke SMP dan SMA. Orangtuanya tak sanggup membiayai untuk melanjutkan sekolah. Dia merantau menjadi buruh tani di Bantaeng sebelum tiba di Makassar.
”Pertama datang saya jadi penarik becak. Lalu lama-lama saya modifikasi becak menjadi bentor. Awalnya masih banyak pelanggan. Belakangan sudah kurang karena banyak ojek online,” katanya.
Pendapatannya terus anjlok, hingga kini hanya Rp 70.000 per hari. Tiga tahun lalu, dia bisa pulang mengatongi minimal Rp 100.000 per hari.
Pendapatan ini harus diatur sedemikian rupa. Dari kebutuhan makan bersama istri dan anaknya hingga membayar kontrakan Rp 6.000.000 per tahun.
Saat masih menerima bansos berupa beras ataupun uang, kehidupannya cukup terbantu. ”Tapi, tahun ini kartu saya sudah tidak berlaku. Saya juga tidak dapat penjelasan kenapa saya sudah tidak dapat bantuan. Anak saya juga sudah tidak dapat bantuan sekolah,” tuturnya.
Dengan kondisi seperti sekarang, Hamzah mengaku impiannya hidup layak makin jauh. Jangankan bermimpi punya rumah bersubsidi, bisa membayar kontrakan kamar setiap tahun pun sudah sangat dia syukuri.
Mimpi hidup layak
Hidup layak juga masih menjadi mimpi M Akbar (25), pramusaji kafe di bilangan Pantai Losari, Makassar. Memilih bekerja dan tak melanjutkan kuliah setamat SMA, sebenarnya bukan keinginannya. Kondisi ekonomi keluarga yang membuat dia mengalah pada mimpinya untuk kuliah.
”Tamat SMA bisa kerja apa? Pilihannya tidak banyak. Masih untung bisa kerja di kafe walau gajinya jauh dari cukup. Setidaknya saya masih bisa membantu orangtua walau tak seberapa,” katanya.
Bekerja delapan jam setiap hari, dia dibayar Rp 2,2 juta per bulan. Jumlah ini jauh dari upah minimum Kota Makassar yang ditetapkan Rp 4,1 juta per bulan. Padahal, niatnya bekerja, selain membantu orangtua juga menabung untuk menikah. ”Membujang saja gaji saya pas-pasan. Bagaimana kalau ada keluarga,” katanya.
Berdasarkan data BPS Kota Makassar, garis kemiskinan terus meningkat dari Rp 475.444 per kapita per bulan pada 2021 menjadi Rp 610.536 per kapita per bulan pada 2025.
Pendapatan Hamzah dan Akbar sebenarnya berada di atas garis tersebut. Namun, hidup layak masih terasa jauh. Hamzah masih mengontrak rumah dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara Akbar harus mengubur impiannya untuk kuliah demi membantu ekonomi keluarga.
Kondisi itu menunjukkan bahwa keluar dari kategori miskin secara statistik belum tentu membuat seseorang terbebas dari tekanan ekonomi. Data BPS juga menunjukkan proporsi rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri di Makassar menurun dalam dua tahun terakhir.
Pada 2025, jumlah penduduk miskin di Makassar tercatat 71.630 jiwa, turun dibandingkan dengan 79.530 jiwa pada tahun sebelumnya. Namun, bagi Hamzah dan Akbar, kehidupan yang lebih layak masih terasa jauh dari jangkauan.
Nestapa dari Bandung
Seperti di Makassar, sebagian warga Kabupaten Bandung masih berjuang hidup layak. Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah dengan kemiskinan ekstrem di Jawa Barat.
Persentase penduduk miskin pada 2025 tercatat 6,04 persen. Jumlah penduduk miskin mencapai 236.000 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp 468.974 per kapita per bulan.
Sebagian warga memilih tetap bertahan dengan pekerjaan serabutan dan penghasilan yang tidak menentu untuk menjaga kehidupan keluarganya tetap berjalan.
Salah satunya adalah Lilis Yuningsih (59), warga di Gang Dahlia, Desa Dayeuhkolot. Dia dan keluarganya di kawasan permukiman itu sejak 1984.
Rumahnya berada di kawasan yang kerap terdampak banjir karena berada dekat bantaran Sungai Citarum. Sungai tesebut yang terpanjang di Jawa Barat, mencapai 297 kilometer.
Saat ditemui di teras rumahnya pada Rabu (3/6/2026), Lilis sedang membersihkan lapak kecil miliknya yang menjadi tempat berjualan basreng dan minuman ringan. Dari berjualan itu, Lilis meraup pendapatan Rp 20.000 hingga Rp 50.000 per hari.
”Penghasilan hanya untuk makan sehari-hari saya, suami, dan seorang anak bungsu yang belum bekerja. Sementara anak sulung kami sudah bekerja sebagai pengemudi ojek daring dan bermukim di Cimahi,” kata Lilis.
Ia menuturkan, banjir datang setahun sekali dan terkadang lebih dari dua kali. Kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini membuat banjir sulit diprediksi.
Lilis masih mengingat banjir pada awal tahun 2000-an dengan ketinggian air mencapai 1-2 meter. Kini rumahnya sudah diuruk lebih tinggi sehingga air biasanya masuk 30-50 sentimeter saja.
Meski begitu, banjir tetap menyebabkan kerusakan di rumahnya. Rumah Lilis sudah diperbaiki hingga lima kali. Sejumlah barang elektronik, seperti televisi, juga kasur hingga kursi rusak akibat banjir Saat ini rumahnya tidak ada kursi lagi.
”Buat apa membeli kursi jika selalu rusak karena banjir. Saat ini kami hanya duduk di lantai,” ungkapnya.
Tidak layak
Suaminya, Ade Kusmana (69), kini tak lagi bekerja tetap. Dulu ia bekerja sebagai petugas satpam pabrik sebelum terkena pemutusan hubungan kerja beberapa tahun lalu.
Sekarang Ade bekerja sebagai anggota perlindungan masyarakat (linmas) di kantor desa setempat dengan honor Rp 200.000 per bulan. Honor itu pun sering terlambat dibayarkan hingga berbulan-bulan.
Ade menunjukkan kondisi rumahnya mulai dari ruang tamu hingga dapur yang kondisinya sangat memprihatinkan. Di ruang tamu, sebagian plafon terlihat jebol dan berwarna hitam.
Di dapur, atap dan dinding tampak rusak. Kayu penyangga mulai keropos, sementara bekas lumpur banjir masih terlihat di lantai.
Ade dan istrinya berharap para kepala daerah, baik bupati maupun gubernur lebih memperhatikan masyarakat kecil. Menurut mereka, fokus pemerintah, khususnya di Jawa Barat, tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada warga yang hidup dalam kondisi sulit bertahun-tahun.
”Para kepala daerah seharusnya lebih peduli kepada masyarakat kecil seperti kami. Jangan hanya membangun infrastruktur megah, tetapi masyarakatnya kelaparan,” ucap Ade.
Perjuangan Hamzah di Makassar dan nestapa keluarga Lilis di Bandung memperlihatkan kemiskinan tidak selalu hadir dalam bentuk angka statistik. Kemiskinan hadir dalam mimpi yang tidak kunjung tercapai hingga rumah langganan direndam banjir.
Lima belas tahun lalu Hamzah Mesi datang ke Makassar membawa satu mimpi sederhana, hidup sejahtera di perantauan. Kini, di usia 38 tahun, pengemudi bentor itu masih mengontrak kamar sempit dan menghitung setiap rupiah hanya untuk sekadar membeli beras.
”Mau bagaimana lagi. Jalani saja. Hidup makin susah. Pendapatan makin berkurang, harga-harga makin naik. Tahun ini saya tidak lagi terdaftar sebagai penerima bansos. Anak saya juga sudah tidak dapat bantuan sekolah,” katanya, Jumat (5/6/2026).
Hamzah adalah pengemudi bentor (becak motor) yang sehari-hari mangkal di kawasan Jalan Pelita Raya, Makassar. Asalnya dari Kabupaten Jeneponto.
Dia hanya menamatkan pendidikan SD, saat teman-temannya melanjutkan ke SMP dan SMA. Orangtuanya tak sanggup membiayai untuk melanjutkan sekolah. Dia merantau menjadi buruh tani di Bantaeng sebelum tiba di Makassar.
”Pertama datang saya jadi penarik becak. Lalu lama-lama saya modifikasi becak menjadi bentor. Awalnya masih banyak pelanggan. Belakangan sudah kurang karena banyak ojek online,” katanya.
Pendapatannya terus anjlok, hingga kini hanya Rp 70.000 per hari. Tiga tahun lalu, dia bisa pulang mengatongi minimal Rp 100.000 per hari.
Pendapatan ini harus diatur sedemikian rupa. Dari kebutuhan makan bersama istri dan anaknya hingga membayar kontrakan Rp 6.000.000 per tahun.
Saat masih menerima bansos berupa beras ataupun uang, kehidupannya cukup terbantu. ”Tapi, tahun ini kartu saya sudah tidak berlaku. Saya juga tidak dapat penjelasan kenapa saya sudah tidak dapat bantuan. Anak saya juga sudah tidak dapat bantuan sekolah,” tuturnya.
Dengan kondisi seperti sekarang, Hamzah mengaku impiannya hidup layak makin jauh. Jangankan bermimpi punya rumah bersubsidi, bisa membayar kontrakan kamar setiap tahun pun sudah sangat dia syukuri.
Mimpi hidup layak
Hidup layak juga masih menjadi mimpi M Akbar (25), pramusaji kafe di bilangan Pantai Losari, Makassar. Memilih bekerja dan tak melanjutkan kuliah setamat SMA, sebenarnya bukan keinginannya. Kondisi ekonomi keluarga yang membuat dia mengalah pada mimpinya untuk kuliah.
”Tamat SMA bisa kerja apa? Pilihannya tidak banyak. Masih untung bisa kerja di kafe walau gajinya jauh dari cukup. Setidaknya saya masih bisa membantu orangtua walau tak seberapa,” katanya.
Bekerja delapan jam setiap hari, dia dibayar Rp 2,2 juta per bulan. Jumlah ini jauh dari upah minimum Kota Makassar yang ditetapkan Rp 4,1 juta per bulan. Padahal, niatnya bekerja, selain membantu orangtua juga menabung untuk menikah. ”Membujang saja gaji saya pas-pasan. Bagaimana kalau ada keluarga,” katanya.
Baca JugaBersama Melawan Kemiskinan, Ketidakadilan, dan Kesewenangan
Berdasarkan data BPS Kota Makassar, garis kemiskinan terus meningkat dari Rp 475.444 per kapita per bulan pada 2021 menjadi Rp 610.536 per kapita per bulan pada 2025.
Pendapatan Hamzah dan Akbar sebenarnya berada di atas garis tersebut. Namun, hidup layak masih terasa jauh. Hamzah masih mengontrak rumah dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara Akbar harus mengubur impiannya untuk kuliah demi membantu ekonomi keluarga.
Kondisi itu menunjukkan bahwa keluar dari kategori miskin secara statistik belum tentu membuat seseorang terbebas dari tekanan ekonomi. Data BPS juga menunjukkan proporsi rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri di Makassar menurun dalam dua tahun terakhir.
Pada 2025, jumlah penduduk miskin di Makassar tercatat 71.630 jiwa, turun dibandingkan dengan 79.530 jiwa pada tahun sebelumnya. Namun, bagi Hamzah dan Akbar, kehidupan yang lebih layak masih terasa jauh dari jangkauan.
Nestapa dari Bandung
Seperti di Makassar, sebagian warga Kabupaten Bandung masih berjuang hidup layak. Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah dengan kemiskinan ekstrem di Jawa Barat.
Persentase penduduk miskin pada 2025 tercatat 6,04 persen. Jumlah penduduk miskin mencapai 236.000 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp 468.974 per kapita per bulan.
Sebagian warga memilih tetap bertahan dengan pekerjaan serabutan dan penghasilan yang tidak menentu untuk menjaga kehidupan keluarganya tetap berjalan.
Salah satunya adalah Lilis Yuningsih (59), warga di Gang Dahlia, Desa Dayeuhkolot. Dia dan keluarganya di kawasan permukiman itu sejak 1984.
Rumahnya berada di kawasan yang kerap terdampak banjir karena berada dekat bantaran Sungai Citarum. Sungai tesebut yang terpanjang di Jawa Barat, mencapai 297 kilometer.
Saat ditemui di teras rumahnya pada Rabu (3/6/2026), Lilis sedang membersihkan lapak kecil miliknya yang menjadi tempat berjualan basreng dan minuman ringan. Dari berjualan itu, Lilis meraup pendapatan Rp 20.000 hingga Rp 50.000 per hari.
Baca JugaKematian Ibu-Anak di Bandung dan Tamparan bagi Pejabat Hedonis
”Penghasilan hanya untuk makan sehari-hari saya, suami, dan seorang anak bungsu yang belum bekerja. Sementara anak sulung kami sudah bekerja sebagai pengemudi ojek daring dan bermukim di Cimahi,” kata Lilis.
Ia menuturkan, banjir datang setahun sekali dan terkadang lebih dari dua kali. Kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini membuat banjir sulit diprediksi.
Lilis masih mengingat banjir pada awal tahun 2000-an dengan ketinggian air mencapai 1-2 meter. Kini rumahnya sudah diuruk lebih tinggi sehingga air biasanya masuk 30-50 sentimeter saja.
Meski begitu, banjir tetap menyebabkan kerusakan di rumahnya. Rumah Lilis sudah diperbaiki hingga lima kali. Sejumlah barang elektronik, seperti televisi, juga kasur hingga kursi rusak akibat banjir Saat ini rumahnya tidak ada kursi lagi.
”Buat apa membeli kursi jika selalu rusak karena banjir. Saat ini kami hanya duduk di lantai,” ungkapnya.
Tidak layak
Suaminya, Ade Kusmana (69), kini tak lagi bekerja tetap. Dulu ia bekerja sebagai petugas satpam pabrik sebelum terkena pemutusan hubungan kerja beberapa tahun lalu.
Sekarang Ade bekerja sebagai anggota perlindungan masyarakat (linmas) di kantor desa setempat dengan honor Rp 200.000 per bulan. Honor itu pun sering terlambat dibayarkan hingga berbulan-bulan.
Ade menunjukkan kondisi rumahnya mulai dari ruang tamu hingga dapur yang kondisinya sangat memprihatinkan. Di ruang tamu, sebagian plafon terlihat jebol dan berwarna hitam.
Di dapur, atap dan dinding tampak rusak. Kayu penyangga mulai keropos, sementara bekas lumpur banjir masih terlihat di lantai.
Ade dan istrinya berharap para kepala daerah, baik bupati maupun gubernur lebih memperhatikan masyarakat kecil. Menurut mereka, fokus pemerintah, khususnya di Jawa Barat, tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada warga yang hidup dalam kondisi sulit bertahun-tahun.
Baca JugaKemiskinan di Jabar Menurun, Ketimpangan Ekonomi Justru Meningkat
”Para kepala daerah seharusnya lebih peduli kepada masyarakat kecil seperti kami. Jangan hanya membangun infrastruktur megah, tetapi masyarakatnya kelaparan,” ucap Ade.
Perjuangan Hamzah di Makassar dan nestapa keluarga Lilis di Bandung memperlihatkan kemiskinan tidak selalu hadir dalam bentuk angka statistik. Kemiskinan hadir dalam mimpi yang tidak kunjung tercapai hingga rumah langganan direndam banjir.
